SATPOL PP KOTA TERTIB

Layanan penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat atas pelanggaran peraturan daerah di wilayah Kota Tertib.

• Identitas pelapor (KTP)
• Deskripsi pelanggaran secara jelas
• Lokasi dan waktu kejadian
• Bukti pendukung (foto/video) — jika ada

Layanan penertiban pedagang kaki lima di luar zona yang ditentukan dan penertiban reklame tanpa izin.

• Surat permohonan resmi
• Lokasi yang akan ditertibkan
• Data jumlah objek yang ditertibkan
• Koordinasi RT/RW/Lurah setempat

Penertiban bangunan tanpa IMB, bangunan di atas saluran, dan bangunan yang melanggar garis sempadan.

• Laporan tertulis beserta lokasi GPS
• Foto dokumentasi bangunan
• Sertifikat lahan (jika pelapor pemilik lahan)
• Rekomendasi Dinas PUPR atau kelurahan

Pemeriksaan dokumen kependudukan dan penertiban administrasi warga yang belum memiliki KTP, KK, dan dokumen resmi.

• Pemeriksaan KTP dan KK warga
• Pendataan warga tanpa dokumen
• Pelimpahan ke Dinas Dukcapil
• Penertiban warga pendatang tanpa izin

Layanan pengawalan pejabat daerah, penjagaan aset pemerintah, dan pengamanan kegiatan resmi pemerintahan.

• Surat permohonan resmi instansi
• Jadwal dan lokasi kegiatan
• Surat tugas pejabat terkait
• Koordinasi minimal H-7 sebelum kegiatan

Pengawasan kepatuhan tempat usaha dan hiburan terhadap izin, jam operasional, dan ketentuan perda setempat.

• Kafe, restoran, dan tempat makan
• Tempat hiburan dan karaoke
• Minimarket dan toko modern
• Usaha jasa dan perdagangan