Layanan Publik DPRD

Warga dapat menyampaikan aspirasi, usulan, dan harapan kepada anggota dewan untuk diperjuangkan dalam pembahasan kebijakan dan anggaran daerah.

• Fotokopi KTP pemohon (1 lembar)
• Surat keterangan dari RT/RW setempat
• Surat permohonan/aspirasi tertulis
• Dokumen pendukung (jika ada)

• Hadir langsung ke Sekretariat DPRD atau via surat
• Mengisi formulir aspirasi yang tersedia
• Menerima tanda terima dan nomor registrasi
• Aspirasi diteruskan ke anggota dewan terkait

Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kegiatan DPRD, produk hukum, risalah rapat, dan dokumen lainnya sesuai UU KIP Nomor 14 Tahun 2008.

• Fotokopi identitas diri (KTP/paspor)
• Formulir permohonan informasi (tersedia di sekretariat)
• Uraian informasi yang dimohon
• Tujuan penggunaan informasi

• Mengajukan permohonan ke PPID DPRD
• Permohonan dicatat dan diberi nomor
• Jawaban diberikan maksimal 10 hari kerja
• Dapat diperpanjang 7 hari jika diperlukan

Organisasi, kelompok masyarakat, atau lembaga dapat mengajukan pertemuan resmi dengan anggota dewan untuk menyampaikan permasalahan atau usulan kebijakan.

• Surat permohonan audiensi resmi bertanda tangan
• Identitas organisasi/lembaga pemohon
• Agenda dan materi yang akan disampaikan
• Daftar nama peserta audiensi

• Kirim surat permohonan ke Pimpinan DPRD
• Sekretariat menghubungi pemohon untuk penjadwalan
• Jadwal dikonfirmasi minimal 3 hari sebelum pelaksanaan
• Audiensi dilaksanakan di ruang yang ditentukan

Masyarakat dapat mengakses, meminjam, atau mendapatkan salinan Peraturan Daerah, Keputusan DPRD, dan produk hukum lainnya yang telah ditetapkan.

• Fotokopi identitas diri
• Formulir permohonan salinan dokumen
• Menyebutkan nomor/tahun Perda yang diminta

• Datang langsung ke Bagian Hukum Sekretariat DPRD
• Isi formulir permohonan dokumen
• Dokumen disiapkan dalam 1–3 hari kerja
• Ambil dokumen dengan menunjukkan tanda terima

Warga dapat melaporkan dugaan penyimpangan, korupsi, atau permasalahan yang perlu diawasi oleh DPRD Kabupaten Harapan secara aman dan terlindungi.

• Identitas pelapor (dapat dirahasiakan)
• Uraian kronologis permasalahan
• Bukti pendukung jika tersedia
• Saksi yang dapat dihubungi (opsional)

• Laporan diterima melalui kotak aduan, surat, atau langsung
• Verifikasi kelengkapan data laporan
• Diteruskan ke komisi terkait untuk ditindaklanjuti
• Pelapor mendapat pemberitahuan perkembangan

Masyarakat, akademisi, dan organisasi dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan peraturan daerah melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

• Formulir pendaftaran peserta RDPU
• Identitas diri / surat kuasa lembaga
• Materi/masukan tertulis (opsional)

• Pantau pengumuman jadwal RDPU di portal ini
• Daftar ke Sekretariat DPRD minimal 2 hari sebelum RDPU
• Hadir sesuai jadwal dan tata tertib RDPU
• Masukan tertulis dapat dikirim pasca RDPU